SEPUTAR,KOLAKA.ID-Kolaka,Upaya memperkuat pertahanan negara melalui penguatan ekonomi strategis kembali digencarkan. Hal ini terlihat saat Wakil Bupati Kolaka H. Husmaluddin menghadiri Forum Diskusi yang digagas Kedeputian Bidang Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional dengan tajuk “Solusi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Rabu (12/11/2025).
Forum tersebut menghadirkan pemerintah daerah, pelaku industri, hingga akademisi untuk duduk bersama merumuskan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan, namun juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial.
Sebagai wilayah yang memiliki peran strategis di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka terus diperhitungkan dalam kontribusinya terhadap ekonomi regional. Dengan 12 kecamatan, 35 kelurahan, 100 desa, dan 14 pulau kecil, Kolaka memiliki daratan seluas 2.969,73 km² serta perairan laut 15.000 km² dan garis pantai hingga 293,40 km. Kondisi geografis ini menguatkan potensi Kolaka dalam sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
Kolaka dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi melalui pertambangan dan hilirisasi mineral. Tercatat 11 perusahaan pemegang IUP aktif mengelola mineral logam dan non-logam seperti nikel dan pasir kuarsa. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di antaranya PT Antam, PT Vale, PT Ceria, PD Aneka Usaha, PT Gasing, serta kawasan industri pengolahan PT IPIP yang tengah dibangun.
Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga memainkan peran besar dalam stabilitas ekonomi. Produksi kakao mencapai 15.000 ton pertahun, sementara perikanan tangkap menembus angka 10.000 ton per tahun — menjadi sumber ketahanan pangan dan peluang ekspor daerah.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa pengelolaan SDA merupakan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan kekayaan alam harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, tata kelola pertambangan harus dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Para narasumber menegaskan pentingnya sistem tata kelola yang mampu menekan dampak lingkungan dan sosial, agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat setempat.
Forum ini pun menjadi langkah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun pertambangan yang produktif sekaligus ramah lingkungan. Harapan besar disematkan agar keberadaan industri di Kolaka turut memperkokoh pertahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.(CR5/Aini)
SUMBER: PPID KABUPATEN KOLAKA
