SEPUTAR,KOLAKA.ID-JAKARTA,Sekretariat Wakil Presiden mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Upaya ini dinilai strategis dalam memperkokoh fondasi ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, dalam forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Selasa (11/3/2026).
Menurut Tina, forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan langkah antar pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat.
“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi tersebut diarahkan untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar lebih terkoordinasi dan mampu memberikan dampak nyata.
“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” tambahnya.
Namun, Tina juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan indikator dalam mengukur peningkatan kapasitas UMKM. Selama ini, istilah “naik kelas” dinilai belum memiliki parameter yang baku.
“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyoroti masih terbatasnya jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia kewirausahaan.
“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ungkap Maliki.
Dari sisi investasi, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha sebagai pintu masuk penguatan UMKM.
“Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB,” ujarnya.
Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional ini mempertemukan berbagai pihak strategis, di antaranya BPS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH, Kementerian UMKM, OJK, KNEKS, Badan POM, hingga lembaga riset dan perguruan tinggi seperti UI dan CORE Indonesia.
Tak hanya itu, sejumlah organisasi masyarakat dan pelaku usaha turut ambil bagian, termasuk Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI, IWAPI, KNTI Perempuan ICMI, serta perusahaan seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.
Melalui forum ini, pemerintah berharap tercipta langkah bersama yang lebih konkret dan terukur dalam mendorong UMKM naik kelas serta memperluas peran perempuan dalam perekonomian nasional.(CR5/Aini)
Sumber: JawaPos.com
