(OPINI)
Penulis : KHAIRIL MIKDAR
SEPUTAR,KOLAKA.ID-Industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit berkontribusi sekitar 13.3% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2022, menunjukkan tren stagnansi sejak tiga tahun sebelumnya (Benedict dan Heilmayr, 2024). Hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah dan pelaku usaha kelapa sawit demi mewujudkan industri net zero emission, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Proses identifikasi dan manajemen produksi gas rumah kaca pada setiap tahap industri kelapa sawit menjadi poin utama dalam program-program mitigasi yang dilakukan. Melalui optimalisasi perannya, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses tersebut demi meminimalkan emisi industri, sekaligus memaksimalkan kontribusi pada ekonomi negara.
Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. United States of Agricultural Department (USDA) pada tahun 2023 melaporkan bahwa sekitar 45.5 metrik ton atau 58.9% dari total produksi crude palm oil global berasal dari Indonesia. Industri ini juga menyumbang Rp600 triliun pada devisa negara di periode yang sama, jumlah terbesar dalam sejarah dan konsisten menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (GAPKI, 2024). Hal ini menggambarkan betapa pentingnya industri kelapa sawit dalam menopang ekonomi Indonesia. Namun, di balik itu, industri kelapa sawit juga menyimpan berbagai isu di masyarakat, mulai dari isu keberlanjutan hingga isu sosial.
Salah satu isu keberlanjutan yang seringkali menjadi perdebatan pada industri kelapa sawit adalah emisi gas rumah kaca (GRK). Supiandi Sabiham, pakar dari IPB University, menjelaskan bahwa tingkat emisi kelapa sawit di Indonesia mencapai 20-25 ton setara karbondioksida per hektare per tahun. Jumlah ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tuduhan Eropa dan Amerika, tetapi tren stagnansi dari tahun ke tahun memberikan peringatan kepada pihak-pihak terkait untuk memulai upaya-upaya mitigasi agar angka emisi tersebut tidak mengalami peningkatan.
Emisi GRK dari industri kelapa sawit dapat dikurangi melalui beberapa solusi inovatif , mulai dari aspek teknologi, kebijakan, dan praktik operasional. Salah satu langkah penting adalah penerapan teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan, seperti methane capture atau penangkapan metana dari limbah cair POME (Palm Oil Mill Effluent). Metana ini juga dapat digunakan sebagai sumber energi bersih untuk operasional pabrik, sehingga membantu transisi menuju industri yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi praktik best management practices (BMP) juga penting untuk mengurangi emisi. Praktik-praktik seperti penanaman pohon kelapa sawit pada lahan yang sudah terdegradasi daripada pembukaan hutan baru dan pemanfaatan pupuk organik dapat membantu mengurangi jejak karbon industri. Dari sisi kebijakan, pemerintah dapat memperkuat kebijakan deforestation-free serta mempercepat implementasi sertifikasi sustainable palm oil (RSPO/ISPO). Sertifikasi ini tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok demi memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan asas keberlanjutan. Pemberdayaan teknologi digital seperti pemantauan berbasis satelit dan sistem manajemen rantai pasok berbasis AI juga berpotensi besar dalam mengurangi emisi. Solusi-solusi ini memerlukan dukungan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat internasional agar pengurangan emisi dari sektor kelapa sawit dapat tercapai secara signifikan.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memegang peran strategis dalam mendorong implementasi solusi-solusi pengurangan emisi gas rumah kaca dari industri kelapa sawit. BPDPKS berperan sebagai penggerak utama dalam pengalokasian dana untuk mendukung adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan sistem energi terbarukan di pabrik-pabrik kelapa sawit. Peran BPDPKS dalam mendanai riset dan pengembangan juga sangat penting untuk memperkenalkan inovasi teknologi baru yang dapat menekan emisi lebih lanjut, termasuk dalam penggunaan digitalisasi dan pemantauan berbasis satelit. Tidak hanya itu, BPDPKS dapat berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memperluas skala pendidikan dan pelatihan bagi petani kelapa sawit terkait praktik-praktik perkebunan berkelanjutan. Upaya ini sangat diperlukan, terutama bagi petani kecil yang sering kali menghadapi kendala teknis dan finansial dalam menerapkan metode perkebunan rendah emisi. Dengan memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengembangan inovasi, BPDPKS dapat mempercepat transformasi industri kelapa sawit menuju produksi yang lebih ramah lingkungan.
Pengurangan emisi gas rumah kaca dari industri kelapa sawit merupakan tantangan yang mendesak namun dapat diatasi melalui serangkaian solusi yang melibatkan inovasi teknologi, kebijakan keberlanjutan, dan praktik pertanian yang lebih efisien. BPDPKS sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana kelapa sawit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa solusi-solusi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berdampak signifikan. Melalui alokasi dana yang tepat, dukungan terhadap inovasi, serta pemberdayaan petani, BPDPKS dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada upaya nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target net zero emission.(CR5)
