DPRD dan Pemkab Kolaka Simak Pidato Kenegaraan: Negara Harus Hadir, Bukan Mempersulit Rakyat

0
3

SEPUTAR,KOLAKA.ID-Kolaka,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka mengikuti secara virtual Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang digelar melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran pemerintah daerah dan legislatif untuk menyimak langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pidato tersebut menyoroti sejumlah agenda strategis bangsa, mulai dari capaian pembangunan nasional, tantangan yang dihadapi Indonesia, hingga arah kebijakan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si., Wakil Bupati Kolaka H. Husmaluddin, jajaran Forkopimda Kabupaten Kolaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Akbar, S.Sos., pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kolaka, para kepala OPD, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara anggota G20 harus dibarengi dengan kemampuan negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.

Salah satu perhatian utama adalah sektor pangan. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia dinilai harus mampu membangun kemandirian pangan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain pangan, reformasi birokrasi menjadi sorotan penting. Birokrasi diharapkan tidak menjadi rantai yang memperlambat pelayanan, tetapi justru menjadi instrumen negara yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Negara harus hadir untuk memudahkan kehidupan rakyat, bukan mempersulit rakyat,” menjadi salah satu pesan kuat dalam pidato kenegaraan tersebut.

Penegasan itu sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar terus meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi.

Presiden juga meminta pemerintah untuk tidak berhenti mendengar suara masyarakat. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus dipastikan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Gambaran mengenai pentingnya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat turut disampaikan melalui kisah Joko Purnomo, Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwasari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Selama 20 tahun menjadi petani, Joko merasakan peningkatan produktivitas setelah mendapatkan dukungan teknologi pertanian, ketersediaan air, dan pupuk. Dari kondisi tersebut, ia mampu meningkatkan pola panen hingga tiga kali dalam setahun dengan hasil mencapai 9 ton padi per hektare.

Kisah tersebut menjadi gambaran bahwa ketika kebijakan pemerintah tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat benar-benar diperhatikan, pembangunan dapat memberikan perubahan nyata di tingkat akar rumput.

Bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, momentum mengikuti pidato kenegaraan secara virtual tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadikan arah kebijakan nasional sebagai pijakan dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kolaka.

Pembangunan daerah diharapkan terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pelayanan publik, serta program-program yang memiliki manfaat nyata dan berkelanjutan.

Di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, semangat persatuan, gotong royong, dan pengabdian kembali diteguhkan sebagai modal bersama untuk membangun Kolaka dan Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.(CR5/Aini)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini