SEPUTAR,KOLAKA.ID-Kolaka,Pemerintah Kabupaten Kolaka terus memperkuat transformasi digital dalampelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Melalui Layanan Jemput Bola oleh Bupati Kolaka, H. Amri, S.STP., M.Si., di Aula Sasana Praja.(24/07/2026)
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi digitalisasi bantuan sosial melalui penguatan administrasikependudukan dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)sebagai fondasi penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaranencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Burhanuddin, S.Sos., M.Si., Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka, para Asisten SetdaKabupaten Kolaka, Kepala Dinas DukcapilKabupaten Kolaka beserta jajaran, pimpinaninstansi vertikal, para camat, serta para pem.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Burhanuddin, S.Sos., M.Si., Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka, para Asisten Setda Kabupaten Kolaka, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), KepalaDinas Dukcapil Kabupaten Kolaka beserta jajaran, pimpinan instansi vertikal, para camat, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Amri menyampaikan apresiasi kepada Dewan Ekonomi Nasional, Komite Percepatan Transformasi DigitalPemerintah (KPTDP), serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas kepercayaan yang diberikankepada Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah pelaksana proyek percontohandigitalisasi bantuan sosial.
“Merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Kolaka ditunjuk sebagai salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia, sekaligus satu-satunya di Sulawesi Tenggara yang menjadilokasi percontohan digitalisasi bantuan sosial. Kepercayaan ini harus kita jawab dengan kerjanyata dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Bupati.
Menurutnya, digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebihakurat, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui tatakelola pemerintahan yang semakin modern.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melakukan berbagai langkah strategis sejak ditetapkan sebagai daerah percontohan. Di antaranya membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial, merekrut Agen Perlinsos dari berbagai unsur, mengoptimalkan layanan aktivasi IKD melalui Dinas Dukcapil,Mal Pelayanan Publik, hingga layanan jemputbola ke desa dan kelurahan, serta menerbitkansurat edaran yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) melakukan aktivasi IKD.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Hingga saat ini, aktivasi IKD di Kabupaten Kolaka telah mencapai 41.450 jiwa dari total 188.439 wajib KTP, atau sekitar 22 persen, menjadikannya sebagai capaiantertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, jumlah masyarakat yang telahmendaftar melalui Portal Perlinsos mencapai 5.698 kepala keluarga dari total 86.650 kepala keluarga, atau sekitar 6,36 persen.
Bupati Amri berharap kegiatan sosialisasi inidapat meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai mekanisme digitalisasi bantuan sosial, manfaat IKD, serta mendorongkemampuan peserta dalam mendampingi masyarakat melakukan pendaftaran secaramandiri maupun melalui Agen Perlinsos.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama membangun ekosistem perlindungan sosial yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga bantuansosial benar-benar diterima oleh masyarakatyang berhak, meminimalkan inclusion errormaupun exclusion error, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berkeadilan,” tutup Bupati.
Melalui berbagai inovasi tersebut, Kabupaten Kolaka semakin mempertegas posisinya sebagaidaerah yang siap memimpin transformasidigital pelayanan publik di Sulawesi Tenggara, sekaligus menjadi contoh dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih modern, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.(CR5/Aini)
Sumber: PPID KABUPATEN KOLAKA