SEPUTAR,KOLAKA.ID-Kolaka,Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang dirangkaikan dengan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting pada tahap analisis situasi (ansit) dan perencanaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membedah akar persoalan sekaligus menyusun langkah konkret berbasis data.(20/04/2026)
Kepala BKKBN Kolaka menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk dukungan bersama dalam mempercepat penurunan stunting. Ia menyebut, pendekatan Genting dan inovasi “Kolaka Keren” hadir sebagai strategi terukur yang fokus pada intervensi berbasis risiko nyata di lapangan.
Namun, di balik berbagai penghargaan yang diraih, Kolaka justru menghadapi anomali. Selama tiga tahun berturut-turut, daerah ini dinobatkan sebagai pengelola stunting terbaik di Sulawesi Tenggara, tetapi angka stunting justru melonjak hingga 29,7 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
“Ini menjadi tamparan bagi kita. Kita hebat secara administrasi, tetapi belum menyentuh akar persoalan sebenarnya,” tegasnya.
Ia mengungkapkan sejumlah faktor utama penyebab tingginya stunting, di antaranya tingginya angka pernikahan dini yang mencapai 30 persen pada 2025, rendahnya pemberian ASI eksklusif yang hanya sekitar 40 persen, serta persoalan sanitasi, khususnya kerusakan jamban di wilayah pesisir.
Menurutnya, intervensi selama ini masih terlalu fokus pada bantuan nutrisi seperti sembako, padahal pendekatan tersebut dinilai kurang efektif jika tidak berbasis data dan kebutuhan riil.
“Kalau bantuan diberikan merata tanpa ukuran yang jelas, dampaknya sulit diukur. Kita harus ubah pendekatan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kolaka menekankan bahwa penanganan stunting merupakan kerja kolektif lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menegaskan keterlibatan berbagai pihak dalam percepatan penurunan stunting.
Bupati juga menyoroti pentingnya aksi konvergensi, yakni penyatuan program dari 24 organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya telah mengalokasikan anggaran hingga Rp127 miliar untuk penanganan stunting, namun belum menunjukkan hasil signifikan.
“Ini bukan soal kurang anggaran, tapi bagaimana kita memastikan intervensi tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga meminta para camat untuk menjadi motor penggerak di wilayah masing-masing, aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memimpin langsung upaya penanganan stunting di tingkat kecamatan.
“Kalau camat tidak menjadi pionir, program ini tidak akan berjalan. Harus ada gerakan nyata, bukan sekadar menunggu laporan,” tegasnya.
Meski tantangan masih besar, Pemerintah Kabupaten Kolaka tetap optimistis angka stunting dapat ditekan melalui komitmen bersama, validasi data yang akurat, serta intervensi yang lebih terarah.
“Harapan kita jelas, melahirkan generasi Kolaka yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya .(CR5/Aini)