SEPUTAR,KOLAKA.ID-JakartaWakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.
Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menghadiri acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan.(6/3/2026)
JK menilai konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terkait sektor energi. Ia mengingatkan bahwa eskalasi konflik internasional dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji yang pada akhirnya meningkatkan beban subsidi pemerintah.
“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” ujarnya.
Menurut JK, apabila konflik berlangsung dalam waktu yang lama, dampaknya tidak hanya pada harga energi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan energi nasional. Ia menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah mengingat stok BBM Indonesia yang relatif terbatas.
“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” kata dia.
Selain aspek ekonomi, JK juga menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap politik yang jelas terhadap konflik internasional tersebut. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong upaya perdamaian di tingkat global.
Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan posisi Indonesia di berbagai forum internasional untuk memperkuat diplomasi dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Di tengah situasi global yang tidak pasti, JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menilai pemerintah harus menetapkan skala prioritas belanja agar pengeluaran negara tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” ujarnya.
JK mengingatkan bahwa jika pengeluaran negara tidak dikelola secara hati-hati, tekanan terhadap perekonomian nasional dapat meningkat dan berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan internasional terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Ia juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi penerimaan negara agar sektor penting seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.(CR5/Aini)
SUMBER: ANTARAMALUKU