SEPUTAR, KOLAKA.ID–Hingga akhir Agustus 2025 harga beras di pasar masih terpantau tinggi, meskipun pemerintah berulang kali menyatakan stok beras nasional dalam kondisi aman. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menilai persoalan ini bukan sekadar soal pasokan, melainkan akibat kebijakan pemerintah yang terlambat, tidak adaptif, dan lemahnya pengendalian pasar.
Menurutnya, kebijakan perberasan seharusnya memenuhi prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat cara, tepat tempat, dan tepat harga. Pasalnya, produksi beras nasional tahun ini berfluktuasi tajam. Pada Juni tercatat defisit, sementara Juli hanya surplus sekitar 200 ribu ton, jumlah yang sangat kecil dibandingkan kebutuhan nasional yang mencapai 2,7 juta ton per bulan. Surplus baru diperkirakan kembali terjadi pada akhir Agustus hingga September, sehingga ada periode rawan di mana suplai tidak seimbang dengan permintaan.
“Juni kemarin ternyata minus, kemudian Juli surplus hanya 200 ribu ton itu kecil ya. Baru akhir Agustus surplus lagi, September surplus lagi. Ini waktu yang sempit, itulah yang pemerintah harus take action,” jelas Sutarto kepada Kompas.com, Kamis (28/8/2025).
Ia menilai pemerintah seharusnya menggelontorkan beras cadangan pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Juni-Juli ketika pasokan defisit. Namun intervensi baru dilakukan akhir Juli, sehingga harga telanjur melonjak dan sulit ditekan meskipun surplus mulai masuk. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga dinilai tidak sinkron. Ketika HPP gabah dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500/kg, harga beras ikut naik, tetapi HET tidak ikut disesuaikan.
Selain itu, praktik maklun Bulog juga dianggap memicu kenaikan harga. “Kalau kontrolnya tidak baik, ya menyebabkan naiknya harga gabah. Pasokannya kurang, pemerintah tetap beli, ya naik terus. Inilah yang menyebabkan kenapa harga beras nggak turun-turun,” ujar Sutarto.
Di sisi lain, warga di sejumlah daerah mengeluhkan mahalnya harga beras yang memaksa mereka mengencangkan ikat pinggang. Sebagian bahkan terpaksa membeli beras kualitas rendah karena pendapatan tak sebanding dengan harga yang terus naik.
Namun pemerintah tetap bersikukuh harga beras mulai turun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut intensitas pengawasan dan operasi pasar SPHP sudah efektif menekan harga, serta menuding masalah distribusi sebagai penyebab mahalnya beras di lapangan.
Klaim ini bertolak belakang dengan data. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga rata-rata beras medium dan premium pada pekan kedua Agustus 2025 justru naik dibanding Juli dan melampaui HET di seluruh zona.
Pengamat menilai setidaknya ada tiga penyebab harga beras tetap tinggi: operasi pasar SPHP yang terlambat dan minim pasokan, penyerapan Bulog melalui skema maklun yang memperketat pasokan, serta surplus produksi yang menurun akibat pola panen musiman. Ketiga faktor ini saling terkait dan memperkuat tekanan harga di pasar.
Agar kondisi tidak berlarut-larut, sejumlah kalangan menyarankan pemerintah segera melonggarkan skema penyaluran SPHP dengan pengawasan ketat, menghentikan penyerapan Bulog lewat maklun, serta menarik Satgas Pangan dari pendekatan represif. Selain itu, penyesuaian HET beras dinilai mendesak agar insentif antara petani, pedagang, hingga konsumen lebih seimbang. (CR5/Aini)
Sumber: Kompas.com & Editor Indonesia