SEPUTAR,KOLAKA.ID-Jakarta,Pemerintah menemukan adanya lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jauh melampaui target awal. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun dalam setahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa program MBG semula hanya menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG. Namun, berdasarkan data terbaru, jumlah dapur yang tercatat telah mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik di luar rencana.
“Terjadi jual-beli titik SPPG. Yang seharusnya rencana awal hanya 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan sebanyak 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.
Menurut Zulhas, membengkaknya jumlah dapur MBG berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional. Dengan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, tambahan ribuan titik tersebut berpotensi menambah pengeluaran negara lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada tambahan 6.877 titik, dengan insentif Rp6 juta per hari, maka dalam sebulan pengeluaran bisa bertambah lebih dari Rp1 triliun. Dalam setahun bisa mencapai Rp12 triliun. Ini pemborosan yang harus segera ditata dan diselesaikan,” tegasnya.
Persoalan serupa juga ditemukan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlah SPPG di kawasan tersebut melonjak menjadi 8.617 titik. Bahkan, sebanyak 6.138 titik di antaranya telah mengantongi surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama BGN dan kementerian terkait akan melakukan penataan ulang pelaksanaan program MBG. Proses evaluasi ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
“Nah, ini juga menjadi masalah yang harus diselesaikan. Karena itu kami membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menata kembali program ini,” ujar Zulhas.
Opsi Penutupan Dapur MBG Berlebih
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah membuka kemungkinan untuk menutup sejumlah SPPG yang dinilai berlebih atau tidak sesuai kebutuhan. Namun, keputusan tersebut masih menunggu hasil inventarisasi dan evaluasi yang sedang dilakukan.
“Ya, salah satu arahnya bisa ke sana (penutupan SPPG). Tapi hari ini kami belum bisa memastikan apakah akan ditutup atau tidak. Semua masih dalam tahap penataan dan pendataan kondisi di lapangan,” jelas Prasetyo.
Meski demikian, pemerintah berupaya agar langkah penataan tidak mengganggu distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Dapur yang telah beroperasi tetap diminta menjalankan tugasnya sambil menunggu hasil evaluasi.
“Kami menargetkan penataan selesai dalam satu bulan. Yang terpenting, program yang sudah berjalan tidak boleh terganggu. Pengawasan juga harus terus dilakukan agar kualitas layanan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan,” pungkasnya.
Penataan ulang ini menjadi langkah penting bagi pemerintah untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.(CR5/Aini)
Sumber: detikfinance